Polemik Overtourism di Pulau Dewata
Mengurai "Ekspektasi vs Realita" Bali: Antara Gairah Devisa, Overtourism, dan Masa Depan Pulau Dewata
1. Pembuka (Hook): Ketika Foto Instagram Menabrak Realita Jalanan Canggu
Saya sering kali tersenyum sendiri ketika melihat garis linimasa media sosial yang menampilkan keindahan Bali. Dari dekade 2000-an saat film populer Eat, Pray, Love memukau dunia hingga banjir unggahan kreator konten hari ini, Bali selalu dipotret sebagai suaka spiritual tropis yang tenang—tempat di mana orang-orang datang untuk menemukan kembali kedamaian jiwa di antara hamparan sawah hijau dan lantunan doa. Namun, menurut saya, jika kita benar-benar menginjakkan kaki di lapangan hari ini, gambaran romantis hasil sapuan filter Instagram itu langsung luluh tak berbekas begitu berhadapan dengan kepulan asap kendaraan bermotor dan deret konstruksi vila yang tak kunjung usai.
Dinamika antara ekspektasi tinggi dan realita yang pahit ini terekam jelas dari pengalaman seorang kreator konten asal luar negeri, Zoe Rae, yang pada Juli 2025 secara terbuka membagikan rasa kecewanya di kanal YouTube. Rae mengaku bahwa sejak mendarat di Bali, ada hal yang terasa tidak beres. Ekspektasi tingginya mendadak runtuh saat melihat realita di balik layar foto-foto indah media sosial, hingga akhirnya ia memilih angkat kaki lebih awal dan terbang ke Dubai demi menyelamatkan momen ulang tahun pernikahannya (BBC News Indonesia, 2025).
Kekecewaan semacam ini bukanlah kasus tunggal. Mari kita bedah kawasan Canggu—sebuah desa nelayan yang dulunya sangat tenang dan diapit sawah hijau menyejukkan. Kini, Canggu telah bermetamorfosis menjadi titik kemacetan parah, di mana jalan-jalan pedesaan yang sempit dipenuhi getaran suara mesin skuter, asap tebal, antrean panjang wisatawan, serta deru bising pembangunan fasilitas fisik yang terus meluas (BBC News Indonesia, 2025). Kreator konten lainnya, Hollie Marie, juga mengingatkan dalam unggahan TikTok-nya bahwa melihat Bali hanya dari jendela media sosial akan memberikan gambaran yang terdistorsi. Media sosial cenderung mengerdilkan Bali sekadar sebagai latar belakang kafe lucu dan tempat pesta estetis, sekaligus mengabaikan kebiasaan serta kekayaan budaya lokal yang mengakar kuat di tanah ini (BBC News Indonesia, 2025).
Untuk memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai jurang pemisah antara narasi digital dan kenyataan di lapangan, saya menyusun perbandingan berikut:
Ekspektasi Media Sosial vs. Realita di Lapangan
Ekspektasi Media Sosial |
Realita di Lapangan |
Pemandangan & Lingkungan: Surga tropis yang tenang, hamparan sawah hijau asri, dan keindahan alam yang tak tersentuh. |
Pemandangan & Lingkungan: Tumpukan sampah plastik berserakan di tangga pantai, serta alih fungsi lahan sawah menjadi deretan vila dan konstruksi bangunan yang tiada henti (BBC News Indonesia, 2025). |
Mobilitas & Transportasi: Perjalanan skuter yang santai, romantis, dan menyegarkan di sepanjang jalan pedesaan. |
Mobilitas & Transportasi: Kemacetan lalu lintas yang parah, kepulan asap tebal dari knalpot kendaraan, kemacetan di jalan sempit, serta tingginya risiko kecelakaan (BBC News Indonesia, 2025). |
Suasana & Ambience: Suaka spiritual yang damai untuk meditasi, wellness, dan melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. |
Suasana & Ambience: Antrean panjang wisatawan yang berdesakan hanya untuk sekadar berfoto di air terjun, serta kebisingan klub-klub pantai hingga larut malam (BBC News Indonesia, 2025). |
Kondisi Lingkungan & Layanan: Lingkungan alami yang bersih, segar, ramah lingkungan, dan tertata rapi. |
Kondisi Lingkungan & Layanan: Krisis pengelolaan limbah, polusi plastik di pesisir, serta risiko banjir terburuk akibat pembangunan kota yang tidak terkendali (BBC News Indonesia, 2025). |
Kekecewaan wisatawan akibat jurang ekspektasi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh mesin pertumbuhan ekonomi makro yang terus dipacu tanpa henti di pulau ini.
2. Paradoks Pariwisata Bali: Angka Manis Devisa vs. Beban Ekologi yang Kritis
Di satu sisi, kita harus mengakui bahwa pariwisata Bali adalah mesin cetak uang yang sangat perkasa bagi Republik Indonesia. Bali bukan sekadar destinasi liburan, melainkan tulang punggung penerimaan devisa nasional. Namun, menurut pandangan saya, ketergantungan yang terlampau tinggi pada satu sektor ekonomi telah menciptakan situasi pelik yang berbahaya. Ketika angka-angka statistik penerimaan negara dipamerkan dengan bangga, kondisi ekologi dan daya dukung infrastruktur fisik Pulau Dewata justru sedang berada di ambang batas kemampuan kritisnya akibat tekanan pariwisata massal (overtourism).
Untuk memahami betapa kontrasnya antara manisnya pencapaian ekonomi dan pahitnya beban lingkungan yang harus ditanggung, mari kita cermati beberapa indikator statistik kunci berikut:
Sumbangan Devisa Raksasa: Pada tahun 2024, Provinsi Bali berhasil menyumbangkan devisa sektor pariwisata sebesar Rp 107 triliun, yang setara dengan 44% dari total penerimaan devisa pariwisata nasional (Anjarbaiti, 2025).
Pertumbuhan Ekonomi di Atas Rata-Rata: Kinerja ekonomi Bali mencatatkan laju pertumbuhan 5,48% pada 2024, dan terus menguat pada 2025 dari 5,59% di Triwulan I hingga mencapai 5,95% di Triwulan II, melampaui pertumbuhan rata-rata nasional (Anjarbaiti, 2025).
Kerentanan Struktur Ekonomi Monokultur: Tingginya ketergantungan pada pariwisata terbukti menciptakan struktur ekonomi yang rapuh terhadap guncangan eksternal; terbukti saat pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi Bali merosot tajam hingga -33% dan memicu lonjakan pengangguran sebanyak 144.500 jiwa pada tahun 2020 (Anjarbaiti, 2025).
Beban Darurat Sampah dan Ekologi: Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbunan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton pada tahun 2024 (dengan Kota Denpasar menyumbang 360 ribu ton, di mana 68,32% di antaranya merupakan sampah organik). Secara keseluruhan, volume sampah di Bali melambung hingga 30% dalam rentang waktu 2000–2024 (Anjarbaiti, 2025).
Bencana Akibat Pembangunan Tanpa Kendali: Penanganan limbah yang buruk dan alih fungsi lahan yang tak terkendali memicu banjir terburuk dalam satu dekade terakhir pada September 2025, yang menelan 16 korban jiwa dan merusak pemukiman warga (BBC News Indonesia, 2025).
Ancaman Reputasi Internasional: Tekanan overtourism yang melampaui kapasitas ekologi ini membuat penerbit panduan perjalanan terkemuka dunia, Fodor's, memasukkan Bali ke dalam daftar destinasi yang kurang layak dikunjungi (Negative List) (Anjarbaiti, 2025).
Melihat angka-angka di atas, jelas bagi saya bahwa lonjakan kunjungan wisatawan asing—yang berpotensi menembus rekor baru di atas 7 juta orang—telah menciptakan beban yang tak sanggup lagi ditopang oleh alam Bali. Namun, masalah ini tidak berhenti pada urusan sampah dan banjir semata, melainkan merembet hingga ke ketimpangan pembangunan wilayah dan kesejahteraan sumber daya manusia lokal.
3. Mengurai Root Cause: Ketimpangan Wilayah, Dilema SDM Lokal, dan Ulah Turis
Jika kita mau jujur membongkar akar masalah dari krisis pariwisata Bali hari ini, fokus perhatian kita harus diarahkan pada masalah ketimpangan struktural. Menurut saya, telah terjadi jurang pemisah yang semakin lebar—baik secara geografis antara Bali Selatan dan kawasan lainnya, maupun secara ekonomi antara pekerja lokal Bali dan para penanam modal atau tenaga kerja asing. Pariwisata yang berkembang pesat justru kerap meletakkan warga lokal pada posisi yang serba salah.
Berdasarkan analisis terhadap kondisi lapangan, kendala sistemik utama yang memicu krisis ini dapat kita uraikan menjadi tiga poin kunci:
Ketimpangan Geografis dan Penumpukan Infrastruktur: Pembangunan sarana penunjang pariwisata menumpuk secara masif di wilayah Bali Selatan seperti Kuta, Jimbaran, Seminyak, Canggu, Denpasar, serta Ubud (Gianyar). Sementara itu, wilayah Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat justru kurang tersentuh pembangunan infrastruktur serta fasilitas penunjang yang memadai, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi dan kepadatan lalu lintas yang terpusat di satu titik saja (Putra, 2018; Kemenpar, 2026).
Kesenjangan Peran SDM dan Migrasi Tenaga Kerja: Tenaga kerja lokal Bali mayoritas hanya menempati posisi tingkat bawah (front liners) yang menanggung beban kerja berat namun berpenghasilan relatif kecil. Sebaliknya, posisi manajerial yang strategis dan berpenghasilan tinggi lebih banyak dikuasai oleh tenaga kerja dari luar Bali atau warga asing (Putra, 2018). Kondisi tata kelola SDM yang belum merata ini mendorong generasi muda Bali lebih memilih bekerja di kapal pesiar demi perbaikan ekonomi keluarga secara cepat, meskipun harus menanggung risiko pekerjaan yang tinggi (Agestin & Aristuti, 2024).
Krisis Pengawasan WNA dan Pelanggaran Hukum: Pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) masih sangat lemah dan cenderung reaktif. Kondisi geopolitik global turut memicu eksodus ribuan warga negara Rusia dan Ukraina yang pindah serta menetap di Bali untuk menghindari konflik perang di negara mereka (BBC News Indonesia, 2025). Situasi ini memperumit dinamika sosial, bahkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) secara khusus memberikan peringatan terkait meningkatnya keterlibatan WNA asal Rusia dan Ukraina dalam aktivitas kriminal di Bali (BBC News Indonesia, 2025). Lemahnya pengawasan ini memperbanyak kasus perkelahian dalam kondisi mabuk, kecelakaan skuter tanpa helm, WNA bekerja secara ilegal, pelanggaran masa tinggal (overstay), hingga kasus pidana berat seperti perusakan atau penistaan bangunan suci pura (Subrata et al., 2023; BBC News Indonesia, 2025). Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat ada 247 WNA yang dideportasi dari Bali akibat berbagai pelanggaran hukum dan etika (Anjarbaiti, 2025).
Dilema kemanusiaan ini dirasakan langsung oleh warga lokal seperti Ni Kadek Sintya, seorang pekerja muda berusia 22 tahun di sebuah resor kesehatan di Canggu. Sintya mengenang bagaimana jalanan tempatnya melintas dulunya diapit sawah tenang, namun kini berubah menjadi koridor beton yang padat dan bising oleh suara klakson. Sintya mengaku merasa terperangkap: ia merasa tanah kelahirannya terkikis hari demi hari oleh pariwisata, tetapi di sisi lain ia bergantung penuh pada sektor ini untuk menyambung hidup (BBC News Indonesia, 2025).
Melihat kompleksitas masalah dari ketimpangan wilayah hingga dilema sosial warga lokal ini, kita tidak bisa lagi memakai cara-cara lama yang reaktif. Dibutuhkan sebuah cetak biru pembenahan menyeluruh dan berani dari seluruh pemangku kepentingan.
4. Cetak Biru Pembenahan: Dari Carrying Capacity hingga One Island Management
Pemerintah tidak boleh lagi tinggal diam atau sekadar memberikan imbauan di atas kertas. Menurut pandangan saya, intervensi kebijakan yang afirmatif, terintegrasi, dan memiliki penegakan hukum yang tegas di lapangan adalah harga mati untuk menyelamatkan pariwisata Bali dari kehancuran mendasar. Kita harus melangkah dari pola penanganan krisis yang sporadis menuju tata kelola destinasi berbasis batas daya dukung lingkungan (carrying capacity).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana telah mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) lintas kementerian/lembaga untuk mereview dan mengeksekusi prioritas infrastruktur dasar pariwisata Bali. Langkah ini didukung oleh perhitungan World Bank yang menyebutkan bahwa Bali membutuhkan investasi infrastruktur dasar—meliputi energi, air, sanitasi, transportasi, serta pengolahan limbah—sebesar 16,4 hingga 24,7 miliar dolar AS (sekitar Rp 295,2 triliun hingga Rp 444,6 triliun) (Kemenpar, 2026).
Langkah integrasi kebijakan ini diperkuat oleh tiga arahan utama dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY):
Menyusun masterplan dispersi wisatawan untuk mengurangi konsentrasi penumpukan kunjungan di Bali Selatan.
Mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat agar manfaat ekonomi terdistribusi secara merata.
Mengintegrasikan pengembangan destinasi secara utuh dengan konektivitas infrastruktur, pelayanan dasar publik, pengelolaan lingkungan hidup, serta penyerapan pemberdayaan masyarakat lokal (Kemenpar, 2026).
Selain itu, mekanisme perizinan tata ruang dan usaha juga dibenahi secara ketat. Percepatan integrasi 28 dari target 73 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) menjadi syarat mutlak. Integrasi RDTR ke sistem OSS ini menjadi prasyarat utama penerbitan kode NIB (Nomor Induk Berusaha) dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Dengan demikian, akomodasi liar atau vila tanpa perizinan tata ruang yang sah tidak akan bisa mendapatkan NIB/KBLI, yang secara otomatis memblokir akses mereka untuk dipasarkan melalui agen perjalanan berbasis aplikasi atau online travel agent (Kemenpar, 2026).
Untuk merangkum rencana pembenahan strategis tersebut, tabel berikut memetakan pilar kebijakan utama yang harus segera dieksekusi:
Cetak Biru Kebijakan Pembenahan Pariwisata Bali
Pilar Kebijakan |
Tujuan Strategis |
Langkah Eksekusi Kunci |
Carrying Capacity Regulation |
Mengendalikan arus masuk wisatawan agar tidak melebihi kapasitas fisik, ekologi, dan sosial destinasi (Anjarbaiti, 2025). |
Menerapkan kuota maksimum harian/tahunan bagi wisatawan asing (dengan acuan kunjungan pra-pandemi sekitar 6,3 juta orang per tahun), reservasi tiket lokasi populer, serta penerapan tourism tax (Anjarbaiti, 2025). |
Moratorium & Reformasi Tata Ruang |
Menghentikan alih fungsi lahan hijau serta mencegah penumpukan akomodasi di zona jenuh (Kemenpar, 2026). |
Membekukan izin pembangunan hotel/vila di Bali Selatan (di mana tingkat hunian mencapai 52–70%), menyelaraskan 28 dari target 73 RDTR digital ke sistem OSS, serta menindak tegas platform pemesanan online yang memasarkan akomodasi tanpa NIB/KBLI sah (Kemenpar, 2026; Anjarbaiti, 2025). |
One Island Management & Strategi 4B |
Memeratakan persebaran wisatawan dan manfaat ekonomi ke wilayah luar Bali Selatan (Putra, 2018; Kemenpar, 2026). |
Mengintegrasikan tata kelola pulau sesuai 3 arahan Menko AHY dan mengeksekusi pola perjalanan 4B (Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, Bali Timur), serta mengoptimalkan cruise tourism melalui Bali Maritime Tourism Hub, Pelabuhan Benoa, Celukan Bawang, dan Tanah Ampo (Putra, 2018; Kemenpar, 2026). |
Infrastruktur Lingkungan & Task-Force |
Menuntaskan krisis sampah dan memastikan penegakan aturan lingkungan hidup berjalan ketat di lapangan (Anjarbaiti, 2025; Kemenpar, 2026). |
Membentuk Satuan Pengelola Pariwisata Berkelanjutan lintas instansi dan desa adat, mempercepat TPS 3R di desa wisata, menangani remediasi TPA Suwung, serta mewajibkan pemilahan sampah bagi sektor hotel, restoran, dan kafe (Kemenpar, 2026; Anjarbaiti, 2025). |
Penguatan SDM & Sertifikasi Usaha |
Meningkatkan daya saing dan tingkat kesejahteraan pekerja lokal Bali agar mampu mengisi posisi strategis (Putra, 2018). |
Menggelar penyuluhan sadar wisata (POKDARWIS), bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi SDM sesuai Pasal 16 UU No. 10 Tahun 2009, serta kewajiban sertifikasi usaha pariwisata (Putra, 2018). |
Perumusan cetak biru kebijakan yang komprehensif ini tentu akan menjadi modal administratif yang kuat. Namun, bagi saya, hukum dan regulasi tertulis tidak akan pernah cukup tanpa dibarengi dengan pemaknaan kembali nilai-nilai luhur budaya yang hidup di tengah masyarakat.
5. Refleksi Humanis: Menjaga Nafas Tri Hita Karana di Tengah Arus Modernisasi
Di luar perdebatan regulasi dan hitung-hitungan devisa, kita perlu kembali bertanya pada hal yang paling mendasar: apa sebenarnya akar dari keindahan Bali? Jawabannya terletak pada filosofi hidup Tri Hita Karana, (konsep filosofi ini bisa kalian baca dengan jelas begitu kalian tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai)—yakni ajaran moral untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesamanya (Pawongan), dan manusia dengan alam lingkungannya (Palemahan). Menurut saya, filosofi ini tidak boleh sekadar dijadikan slogan pemasaran pariwisata atau pajangan brosur promosi, melainkan harus kembali dihidupkan sebagai panduan berinteraksi sehari-hari.
Tanggung jawab untuk memulihkan Bali tidak bisa kita timpatkan sepenuhnya ke pundak pemerintah atau warga lokal semata. Setiap orang yang datang berkunjung memiliki andil moral. Sebagaimana diungkapkan Maria Shollenbarger, editor perjalanan Financial Times, wisatawan harus menyadari bahwa berada di destinasi wisata membawa tanggung jawab untuk berinteraksi secara santun dan menghormati aturan tempat yang dikunjungi (BBC News Indonesia, 2025). Turis bukan sekadar konsumen yang bebas membeli apa saja karena memiliki uang, melainkan bagian dari ekosistem hidup yang harus dijaga keseimbangannya.
Asah kepedulian itu sebenarnya sudah mulai tumbuh dari gerak akar rumput. Komunitas pemuda di Bali kini aktif bergerak menggelar aksi bersih pantai, mengedukasi warga terkait pengelolaan limbah, hingga melahirkan inovasi pengolahan sampah. Salah satu contoh konkretnya adalah upaya mengatasi krisis tumpukan sampah yang sempat mencemari kawasan Serangan; para pemuda dan peneliti mengolah sampah organik sisa sarana upacara (canang) menjadi biopelet ramah lingkungan. Biopelet ini memiliki kadar air yang memenuhi standar SNI (1,225%–5,375%) sehingga mampu menghasilkan pembakaran bersih yang rendah polusi (Yuliandewi & Karunia Putri, 2024; BBC News Indonesia, 2025). Ini adalah bukti nyata bagaimana nilai Tri Hita Karana dipraktikkan secara konkret oleh generasi muda untuk menjawab tantangan krisis lingkungan setempat.
"Pariwisata yang bermartabat bukanlah tentang sejauh mana kita bisa mengeksploitasi keindahan suatu tempat demi kesenangan pribadi, melainkan tentang bagaimana kedatangan kita mampu meninggalkan jejak rasa hormat, menjaga kehormatan warga lokal, serta merawat kelestarian alam yang telah memberi kita penghidupan."
Ketika kesadaran humanis ini mampu meresap ke dalam jiwa setiap wisatawan dan pemangku kebijakan, barulah kita bisa menatap masa depan Bali dengan optimisme yang rasional.
6. Penutup: Menatap Bali 2045 — Titik Balik atau Sekadar Cerita Lalu?
Saat kita melangkah mendekati tahun 2045, Bali benar-benar berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan (Suniadewi, 2024). Pilihan yang kita buat hari ini akan dicatat sejarah: apakah Bali akan dikenang sebagai destinasi legendaris yang berhasil membenahi dirinya menjadi kawasan yang hijau, inklusif, dan berbudaya; ataukah ia akan berakhir sebagai cerita rekaan tentang surga tropis yang hancur akibat ketamakan eksploitasi ekonomi tanpa batas?
Menurut saya, pariwisata seharusnya menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan warga lokal dan melestarikan alam, bukan malah menjadi beban yang menghancurkan ruang hidup mereka. Pertumbuhan devisa bernilai ratusan triliun rupiah tidak akan ada artinya jika warga lokal seperti Sintya harus merasa asing dan terasing di tanah kelahirannya sendiri, atau jika pantai-pantai indah kita tenggelam dalam lautan sampah plastik.
Keputusan kini berada di tangan kita bersama—pemerintah yang berani menegakkan aturan tata ruang, pelaku industri yang bertanggung jawab, serta kita sebagai pelancong. Ketika nanti Anda kembali memesan tiket perjalanan ke Pulau Dewata, tanyakanlah pada diri sendiri: apakah kehadiran Anda di sana akan ikut merawat nafas keharmonisan Bali, atau justru menjadi bagian dari kendaraan yang mempercepat kemacetan dan kerusakannya?
7. Daftar Referensi
Agestin, N. P. L., & Aristuti, N. M. M. P. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tidak Merata Masyarakat Bali Memilih Bekerja di Kapal Pesiar. Jurnal Penelitian.
Anjarbaiti, N. (2025). Overtourism Bali: Menambah Devisa atau Memunculkan Krisis Baru? Policy Brief. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
BBC News Indonesia. (2025, 28 September). 'Ekspektasi versus realita' – Apakah Bali telah menjadi korban kesuksesan pariwisata? (Penulis: Koh Ewe & Ade Mardiyati). https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw8r7lv4vdreo
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2026, 20 Juli). Siaran Pers: Menpar Usulkan Pembentukan Pokja Guna Eksekusi Prioritas Infrastruktur Pariwisata Bali. https://kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-menpar-usulkan-pembentukan-pokja-guna-eksekusi-prioritas-infrastruktur-pariwisata-bali
Putra, A. A. G. Y. (2018). Bali Hari Ini: Permasalahan Kepariwisataan dan Solusinya. Jurnal Bali Membangun Bali (Jurnal Bappeda Litbang), 1(1), 9-20. https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.7
Subrata, M., Surata, I. N., & Ardana, P. S. (2023). Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Suci oleh Warga Negara Asing di Kepolisian Resor Buleleng. Jurnal Hukum Empiris.
Suniadewi, P. A. (2024, 9 September). Tantangan dan Peluang Pariwisata Bali Menuju 2045. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/tantangan_dan_peluang_pariwisata_bali_menuju_2045
Yuliandewi, N. W., & Karunia Putri, L. P. M. (2024). Pembuatan Biopelet Sebagai Wujud Implementasi Konsep Tri Hita Karana. Jurnal Lingkungan dan Budaya.



Komentar
Posting Komentar