Mengenali PSAK 118 Lebih Awal, Sebuah Ringkasan Teknis

Era Baru Pelaporan Keuangan Indonesia: Mengapa PSAK 118 Akan Mengubah Total Cara Perusahaan Mengukur Laba dan Kinerja Keuangan

1. Pendahuluan

Selama berdekade-dekade, pelaporan keuangan komersial dan pasar modal di Indonesia mengandalkan fleksibilitas PSAK 2011 (adopsi IAS 1). Namun, fleksibilitas dalam struktur penyajian laporan laba rugi tersebut sering kali menimbulkan kerancuan serius bagi para investor dan analis independen. Sebagai ilustrasi nyata, sebuah survei internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB) terhadap 100 perusahaan global menunjukkan bahwa dari 61 perusahaan yang menyajikan indikator "laba operasi", terdapat 9 variasi formula perhitungan yang berbeda secara fundamental. Perusahaan A dan Perusahaan B dalam industri yang sama kerap meracik definisi laba operasinya sendiri-sendiri, merusak keterbandingan (apples-to-apples comparison) dan memicu disorientasi analisis pasar.

Guna mengakhiri era variabilitas ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) resmi mengesahkan PSAK 118 tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Standar ini merupakan adopsi penuh (full adoption) dari IFRS 18 yang diterbitkan oleh IASB.

Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dengan opsi penerapan dini, PSAK 118 akan menggantikan PSAK 2011 secara menyeluruh. Pengesahan ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan rekayasa ulang (financial re-engineering) arsitektur pelaporan keuangan komersial paling fundamental dalam satu dekade terakhir.

2. Poin 1: Laba Rugi Didekonstruksi Total — 5 Kategori Mutlak dan Akhir dari Variasi "Laba Operasi"

PSAK 118 merombak total kebebasan penyusunan laporan laba rugi dengan memotong seluruh pos pendapatan dan beban ke dalam 5 kategori wajib. Struktur baru ini bersifat mutlak (rigid) untuk menjamin konsistensi penyajian lintas entitas dan industri.

Kelima kategori wajib tersebut mencakup:

1.      Operasi (Operating): Kategori default atau residu. Seluruh aktivitas bisnis utama penghasil pendapatan serta seluruh penghasilan dan beban yang tidak memenuhi definisi empat kategori lainnya wajib bermuara di sini—termasuk pos-pos yang volatil maupun tidak berulang (non-recurring).

2.      Investasi (Investing): Dikhususkan untuk hasil dari aset yang menghasilkan imbal hasil secara mandiri dan independen dari sumber daya entitas lainnya. Kategori ini mencakup pendapatan dividen, pendapatan sewa (seperti properti investasi), hasil dari kas dan setara kas, serta bagian laba/rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur menggunakan metode ekuitas (PSAK 228). Namun, jika entitas menggunakan pengecualian pengukuran nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) sesuai PSAK 228, pos tersebut bergeser ke kategori Operasi.

3.      Pendanaan (Financing): Murni dikhususkan untuk transaksi penggalangan dana (raising of funds), seperti beban bunga pinjaman bank atau obligasi, serta beban bunga yang timbul dari liabilitas lain yang disyaratkan standar lain untuk dihitung efek bunganya—secara spesifik mencakup liabilitas sewa dan liabilitas imbalan kerja/pensiun (PSAK 219).

4.      Pajak Penghasilan: Beban atau penghasilan pajak komersial sesuai ketentuan PSAK 212.

5.      Operasi Dihentikan: Hasil dari komponen entitas yang dilepas atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 105.

Selain itu, PSAK 118 menetapkan 2 subtotal terstandarisasi wajib yang dilarang dimodifikasi sembarangan:

·        Laba Operasi (Operating Profit): Mengukur kemurnian kinerja operasional inti bisnis tanpa distorsi beban pendanaan atau hasil investasi luar.

·        Laba Sebelum Pendanaan dan Pajak Penghasilan (Profit Before Financing and Income Tax): Menggabungkan laba operasi dengan porsi kategori investasi untuk memperlihatkan imbal hasil gabungan entitas sebelum dipotong struktur modal dan beban pajak.

"Laporan laba rugi dinilai bervariasi struktur dan isinya... laba operasi itu ukuran yang penting tapi tidak ada persyaratan mengenai laba operasi sehingga satu dan lain perusahaan menyajikan laba operasi dengan caranya masing-masing yang tidak konsisten." — Indra Wijaya, Ketua DSAK IAI

3. Poin 2: Aturan Khusus Bisnis Spesifik — Mengapa Bank dan Asuransi Memiliki Perlakuan Berbeda

Standardisasi laporan laba rugi dalam PSAK 118 tidak diterapkan secara membabi buta tanpa memperhitungkan substansi ekonomi bisnis entitas. Standar ini menyediakan mekanisme modifikasi bagi entitas yang memiliki aktivitas bisnis utama spesifik (main business activities).

Pada perusahaan manufaktur atau jasa umum, beban bunga pinjaman dikategorikan sebagai Pendanaan dan pendapatan bunga masuk ke Investasi. Namun, perlakuan ini akan merusak indikator operasional inti jika diterapkan pada lembaga keuangan:

·        Sektor Perbankan dan Lembaga Pembiayaan: Karena memberikan pendanaan kepada pelanggan adalah aktivitas bisnis utamanya, maka pendapatan dan beban bunga berpindah tempat secara otomatis dari kategori Pendanaan/Investasi ke kategori Operasi. Langkah ini memastikan indikator kinerja inti seperti Net Interest Margin (NIM) mencerminkan kondisi riil pada Laba Operasi.

·        Sektor Investasi dan Asuransi: Karena menginvestasikan aset merupakan aktivitas bisnis utama untuk menutupi liabilitas klaim di masa depan, maka hasil investasi berpindah dari kategori Investasi ke kategori Operasi.

Menariknya, bagi entitas konglomerasi multisektor, PSAK 118 mengakui bahwa sebuah entitas dapat memiliki lebih dari satu aktivitas bisnis utama spesifik. Penentuan ini harus didasarkan pada bukti faktual objektif, seperti penyajian segmen dilaporkan (reportable segment) atau tolok ukur kinerja eksternal yang disampaikan kepada publik.

4. Poin 3: Penertiban Indikator "Non-GAAP" — UKTM (EBITDA & Adjusted Profit) Wajib Masuk CALK dan Diaudit

Selama ini, manajemen entitas kerap mempublikasikan indikator kinerja alternatif (non-GAAP measures) seperti EBITDA, adjusted operating profit, atau adjusted net profit dalam siaran pers, laporan tahunan, maupun presentasi investor. Sayangnya, ukuran buatan manajemen ini sering kali disajikan tanpa formula yang konsisten dan rawan dimanipulasi demi mencitrakan kinerja finansial yang lebih molek.

PSAK 118 menertibkan praktik ini melalui konsep Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM) atau Management-Defined Performance Measures (MPM). UKTM didefinisikan sebagai subtotal alternatif penghasilan dan beban yang digunakan dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan untuk menyampaikan pandangan manajemen (management's view) atas kinerja entitas.

Jika manajemen memilih untuk menyajikan UKTM, PSAK 118 menetapkan 3 syarat kepatuhan yang sangat ketat:

1.      Pemusatan Lokasi: Seluruh pengungkapan UKTM wajib dikumpulkan dalam satu Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) tunggal.

2.      Tabel Rekonsiliasi: Wajib menyajikan tabel rekonsiliasi terperinci dari angka UKTM ke subtotal standar SAK terdekat (seperti Laba Operasi), lengkap dengan alokasi efek pajak penghasilan (menggunakan tarif klausul statuta atau proporsional yurisdiksi) dan bagian Kepentingan Nonpengendali (NCI).

3.      Rasionalisasi Kepatuhan: Wajib menjelaskan alasan tertulis mengapa ukuran tersebut berguna bagi investor, serta menjaga konsistensi perhitungannya antar-periode (wajib melakukan penyajian kembali/ restatement jika rumus berubah).

Penting untuk dicatat bahwa pengecualian eksplisit berlaku bagi matrik non-penghasilan/beban (seperti Free Cash Flow atau ROA), komunikasi lisan, unggahan media sosial, serta subtotal terstandarisasi yang diakui dalam paragraf 118 (seperti OPDAI / Operating Profit Before Depreciation, Amortization, and Impairment di bawah PSAK 236).

Dampak reformasi ini luar biasa tajam: indikator kreasional manajemen yang tadinya bebas disebar di siaran pers kini resmi ditarik ke dalam laporan keuangan dan menjadi objek audit eksternal independen, secara efektif menghentikan praktik greenwashing kinerja finansial.

5. Poin 4: Perang Melawan "Disclosure Overload" — Batasan Tegas Laporan Utama vs. CALK

PSAK 118 menegaskan kembali batas fungsional pelaporan guna memenangkan perang melawan tumpukan informasi yang tidak berguna (disclosure overload). Standar ini membagi peran komplementer secara tegas antara Laporan Keuangan Utama (Primary Financial Statements) dan CALK:

·        Laporan Keuangan Utama: Bertindak murni sebagai ringkasan terstruktur (structured overview) yang rapi untuk memberikan gambaran umum kinerja finansial.

·        CALK: Bertindak untuk menyerap detail disagregasi dan seluruh informasi material yang melengkapi ringkasan utama.

Untuk mencegah pengaburan informasi (obscuring information), PSAK 118 memberlakukan aturan anti-obscuring:

·        Dilarang Agregasi Berlebihan: Melarang penumpukan pos material ke dalam akun generik "Lain-lain" (Others). Akun "Lain-lain" hanya boleh digunakan jika nilainya benar-benar tidak material dan terdiri dari item individual yang sangat kecil.

·        Dilarang Disagregasi Berlebihan: Melarang memecah pos secara ekstrem di laporan utama hingga mengaburkan tren kinerja esensial entitas.

"Yang diubah bukan cuma laporan keuangannya, tapi ekosistemnya... preparer bukan cuma harus menyiapkan accounting position paper, tapi juga harus melihat chart of account dan sistem keuangan mereka saat ini." — Irwan Law, Anggota DSAK IAI & Partner PwC Indonesia

Apabila entitas menganalisis beban operasinya berdasarkan fungsi di laporan utama (seperti Beban Pokok Penjualan, Beban Penjualan, serta Beban Umum dan Administrasi), PSAK 118 mewajibkan entitas mendisagregasi beban berdasarkan sifat (nature) di dalam CALK. Pengungkapan ini mencakup 5 pos wajib:

1.      Beban depresiasi

2.      Amortisasi

3.      Imbalan kerja

4.      Kerugian penurunan nilai (PSAK 236)

5.      Penurunan nilai persediaan (PSAK 202)

Crucially, rincian sifat beban di CALK ini wajib mencakup alokasi beban yang dikapitalisasi ke dalam aset (seperti depresiasi pabrik atau biaya tenaga kerja yang dikapitalisasi ke dalam nilai persediaan), bukan hanya beban yang diakui secara langsung di laba rugi periode berjalan.

6. Poin 5: Tenggat 2027 Adalah Ilusi — Persiapan Retrospektif 2026, Arus Kas, dan Kaitan dengan CoreTax

Meskipun tanggal efektif PSAK 118 ditetapkan pada 1 Januari 2027, menganggap bahwa persiapan baru dimulai pada akhir 2026 adalah kekeliruan fatal.

Penerapan PSAK 118 bersifat retrospektif penuh. Artinya, saat merilis laporan keuangan tahun 2027, entitas wajib menyajikan data komparatif tahun 2026 dengan format PSAK 118 yang baru. Bagi entitas yang merencanakan aksi korporasi seperti Initial Public Offering (IPO) yang menyyaratkan rekam jejak keuangan 3 tahun (regulasi OJK), penyesuaian data bahkan harus ditarik mundur hingga periode 2025.

Implementasi PSAK 118 juga membawa amandemen konsekuensial pada PSAK 207 (Laporan Arus Kas):

·        Titik Awal Metode Tidak Langsung: Titik awal (starting point) rekonsiliasi arus kas dari aktivitas operasi diubah dari Laba Bersih (Net Profit) menjadi Laba Operasi.

·        Pengetatan Klasifikasi Arus Kas: Opsi kebijakan akuntansi (accounting policy choice) ditiadakan. Arus kas bunga dan dividen yang diterima wajib masuk kategori Investasi, sedangkan arus kas bunga dan dividen yang dibayar wajib masuk kategori Pendanaan (pengecualian hanya berlaku bagi lembaga keuangan).

Di Indonesia, perombakan struktur pembukuan komersial ini bertepatan dengan modernisasi sistem perpajakan digital nasional (CoreTax). Sistem CoreTax mengandalkan pencocokan data otomatis dan ekualisasi fiskal yang sangat presisi. Laba operasi komersial yang tidak terstandarisasi sering memicu pemicu risiko (risk indicators) dalam pemeriksaan pajak. Klasifikasi ketat PSAK 118 memberikan fondasi komersial yang terstruktur secara baku, menjadi prasyarat mutlak bagi kelancaran rekonsiliasi dan ekualisasi fiskal digital. Oleh karena itu, rekonfigurasi sistem ERP dan pemetaan ulang Chart of Accounts (COA) perusahaan harus mengejar kesiapan data komparatif sejak sekarang.

7. Kesimpulan

PSAK 118 bukan sekadar pembaruan tata letak format angka pada laporan keuangan, melainkan sebuah transformasi ekosistem akuntabilitas bisnis di Indonesia. Dengan menetapkan batasan ketat pada definisi laba operasi, menarik indikator non-GAAP (UKTM) ke dalam ranah audit eksternal, mempertegas fungsi penyajian laporan utama versus CALK, serta menyelaraskan laporan arus kas, standar ini menetapkan tolok ukur transparansi pada tingkat tertinggi.

Mengingat kompleksitas pemetaan ulang Chart of Accounts (COA), adaptasi sistem ERP, penyesuaian laporan arus kas, hingga koordinasi lintas divisi—mulai dari tim akuntansi, IT, hingga Investor Relations—penundaan persiapan akan membawa risiko kepatuhan yang masif.

Pertanyaan reflektif untuk jajaran manajemen perusahaan Anda: Sudah siapkah sistem ERP, pemetaan bagan akun (COA), dan tim keuangan di perusahaan Anda untuk menyajikan data komparatif berformat PSAK 118 mulai tahun 2026 ini?